Ini Dia Alasan PKS Tolak Gedung Baru DPR
JAKARTA - PKS merupakan salah satu fraksi di DPR yang menolak tegas pembangunan gedung baru DPR. Lantas, mengapa PKS mau melawan arus sebagian besar fraksi di DPR?
Kamal mengungkapkan hal tersebut seusai menerima kunjungan para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Ruang Rapat FPKS, Gedung Nusantara I, lantai 3, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2010). Para aktivis tersebut di antaranya berasal dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Indonesian Buget Centre (IBC), dan Komite Pemilih Indonesia (Tepi).
“Alasan pertama, kompleks DPR merupakan bangunan sejarah yang belum selesai. Sehingga pembangunannya pun harus mempertimbangkan sejarah. Pembangunan kompleks ini memiliki akar historis yang sangat kuat dalam perjuangan bangsa Indonesia, tidak asal membangun,” jelas jebolan Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini.
Kamal menambahkan, kompleks Senayan merupakan bagian dari misi CONEFO (Conference of The New Emerging Forces) yang merupakan gagasan Presiden Soekarno dalam membentuk suatu kekuatan blok baru beranggotakan negara-negara berkembang untuk menyaingi dua kekuatan, yakni Blok Uni Soviet dan Blok Amerikat Serikat.
Alasan kedua, lanjut Kamal, seharusnya badan urusan rumah tangga (BURT) mengonsultasikan pembangunan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki rencana tata ruang kota. Apalagi ada isu pemindahan ibu kota ke provinsi lain.
“Jangan sampai bangunan sudah ada tapi akhirnya ibu kota pindah. Ini kan mubazir namanya, apalagi Presiden SBY sedang punya perhatian besar terhadap pemindahan ini,” terang Kamal yang juga Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik ini.
Alasan ketiga, sambung Kamal, masih banyak gedung di kawasan DPR yang belum maksimal penggunaannya. Salah satunya adalah Gedung Nusantara IV dan Nusantara V. Untuk itu, PKS mengusulkan gedung itu dimaksimalkan.
“PKS mengusulkan adanya optimalisasi Gedung Nusantara IV dan V untuk keperluan jangka pendek (penambahan space). Namun demikian, penambahan itu harus ditujukan untuk meningkatkan kinerja DPR agar mendapat dukungan rakyat seperti ruang kerja tenaga ahli anggota,” imbuhnya.
Sumber Okezone.com
0 Leave Your Comment :
Post a Comment
Thanks you for your visit please leave your Comment