Rumuskan Ide-ide Orisinal Bung Karno

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh politik, aktivis organisasi, penggiat LSM, serta kalangan kampus mendesak Pemerintah dan agar merumuskan ide-ide orisinal Bung Karno menyangkut pembangunan karakter bangsa.



"Banyak ajaran orisinal Bung Karno yang mengena dengan jati diri kita serta tetap relevan diaplikasikan dari masa ke masa demi penguatan NKRI, termasuk Pancasila yang diperkenalkannya pada 1 Juni 1945," kata Jorry Rawung, di Jakarta, Senin (7/6/2010).

Fungsionaris Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyatakan hal itu sehubungan dengan peringatan Hari Jadi Bung Karno, 6 Juni 2010.

Salah satu kegiatan memperingati Hari Lahirnya Proklamator RI itu, berlangsung Minggu malam (6/6/2010) yang juga sekaligus perayaan HUT salah satu tokoh politik beraliran Soekarnois, Theo L Sambuaga, di salah satu lokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.


Hadir dalam pertemuan itu, antara lain, Ketua Presidium Pusat PA GMNI, Palar Batubara, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya Novanto, beberapa tokoh pers, aktivis mahasiswa dan peserta program pasca sarjana bidang studi ilmu politik di Universitas Indonesia, dan penggiat LSM.

Indoktrinasi

Jorry Rawung mengatakan dari pertemuan itu muncul benang merah pemikiran mengenai pentingnya merumuskan butir-butir strategis pembangunan karakter bangsa ala BK.

Pendidikan karakter bangsa diterapkan melalui sekolah-sekolah dan berbagai jenjang organisasi kemasyarakatan, katanya.

"Penerapan jangan bernuansa indoktrinasi seperti P-4 di masa orde baru, maka pasti akan membawa impak positif bagi seluruh generasi bangsa," ujar Jorry.

Pembangunan karakter bangsa penting untuk membentuk pola pikir serta pola tindak kalangan elite agar mampu mengimplementasikan berbagai kebijakan pro rakyat dan tidak mudah didikte pihak asing, katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Presidium Pusat PA GMNI, Palar Batubara agar ajaran BK terutama pembangunan karakter bangsa itu mampu menyemangati para pihak yang mendapat amanat rakyat untuk merumuskan berbagai undang-undang negara.

"Jangan lagi kita melahirkan undang-undang dan berbagai peraturan yang lebih menguntungkan pihak asing, ketimbang membangun kesejahteraan rakyat sendiri," katanya.