Kerusuhan Kirgistan
Kerusuhan Kirgistan
Organisasi HAM yang berkantor pusat di New York juga memperingatkan, keputusan pemerintah untuk terus melanjutkan referedum konstitusi baru pada Minggu (27/6/2010) beresiko memicu munculnya aksi kekerasan baru.
"Penelitian Badan HAM PBB menyebutkan, aksi kekerasan itu, terutama yang terjadi di kawasan tempat tinggal warga Uzbek, sistematis dan setidaknya di sejumlah kasus, terorganisasi dengan baik," kata kelompok itu.
Organisasi HAM itu mengatakan, etnis Uzbek menuduh pasukan pemerintah turut berpartisipasi dalam serangan di kawasan tempat tinggal mereka, merujuk pada penggunaan peralatan senjata berat untuk memindahkan barikade di depan kawasan tempat tinggal itu.
"Pejabat penegakan hukum setempat mengaku alat itu telah digunakan dalam serangan. Namun kelompok tertentu telah mencuri senjata dan kendaraan militer dari pangkalan militer terdekat," kata Human Rights Watch.
HRW mengatakan, mereka tidak dapat menyimpulkan apakan pasukan keamanan Kirgistan terlibat secara langsung dalam serangan tersebut. Namun HRW mengatakan, isu itu seharusnya menjadi bagian penting dari penyelidikan.
"Harus dilakukan penyelidikan internasional untuk mengetahui apa yang terjadi. Menetapkan siapa yang bertanggungjawab dan memastikan kekerasan seperti ini tidak pernah lagi terjadi," kata Ole Solvang, peneliti darurat di HRW.
Pernyataan Solvang itu menjelaskan bagaimana kekerasan selama lima hari itu tejadi pada 10 Juni ketika ratusan warga etnis Uzbek berkumpul tidak jauh dari asrama di pusat kota bagian selatan, Osh.
"Kerumunan warga Osh membakar beberapa gedung, termasuk sebuah kasino dan membakar sejumlah mobil. Aksi kekerasan meningkat ketika menyebar isu bahwa seseorang di kelompok warga Uzbek telah memperkosa seorang perempuan Kyrgyz di asraman, rumor itu terbukti ternyata salah," kata HRW.
HRW memperingatkan, keputusan pemerintah untuk melakukan referendum dan mengembalikan puluhan ribu orang yang mengungsi dan para pengungsi di kawasan yang hampir tak berpenghuni mengancam terciptanya situasi yang lebih rawan.
"Pemerintah sementara belum mengumumkan bagaimana menjamin para pengungsi dan individu yang kehilangan dokumen indentitasnya dalam aksi kekerasan dapat ikut memilih, meningkatkan kekhawatiran bahwa referendum akan memprovokasi timbulnya aksi kekerasan batu."
Sedikitnya 264 orang tewas dalam bentrokan lalu, menurut kementerian kesehatan. Namun para pejabat mengakui jika beberapa yang tewas tidak tercatat dan mengatakan bahwa jumlah korban tewas yang sesungguhnya mungkin lebih tinggi.
Editor: bnj | Sumber : ANT, AFP
Salam Sonia
0 Leave Your Comment :
Post a Comment
Thanks you for your visit please leave your Comment